Walhi Sawah tercemar Limbah

Sejumlah petani menanam padi, dengan menggunkan pakaian Alat Perlindungan Diri, akibat pencemaran sungai terhadap persawahan di Kampung Nyalindung Desa Linggar, Kabupaten Bandung, Rabu (23/12/2015). Pencemaran limbah berbahaya beracun industri secara terang-terangan terus terjadi tidak hanya di Rancaekek, tapi juga diberbagai tempat, khususnya di daerah aliran Sungai Citarum, tanaman padi menjadi tidak subur dan produktivitas pertanian menurun yang menyebabkan kerugian mencapai ratusan milyar.

Walhi Jawa Barat, Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung yang tergabung dalam Koalisi Melawan Limbah hari ini melayangkan gugatan kepada Bupati Sumedang atas terbitanSurat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sungai Cikijing Kepada PT. Kahatex tertanggal 7 Juli 2014; SK Nomor 660.31/Kep.784-IPLC/2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing kepada PT. Five Star Texile Indonesia tertanggal 30 Januari 2014; dan SK Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing kepada PT. Insan Sandang Internusa. Gugatan disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (TUN) (21/12/2015).

Dalam menerbitkan IPLC tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang dinilai tidak memperhatikan azas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya ekosistem Sungai Cikijing dan Lahan Pertanian di Desa Linggar, Jelegong, Sukamulya dan Bojong Loa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung rusak parah. Luas sebaran pencemaran mencapai lebih dari 1000 Ha, yang terbagi ke dalam 3 kelas kedalaman tanah pertanian, yaitu <30 cm, 30-60 cm, dan >60 cm. Tanaman padi menjadi tidak subur dan produktivitas pertanian menurun yang menyebabkan kerugian mencapai ratusan milyar (2009-2013).

ìIPLC ini digugat karena Bupati dalam menerbitkannya, bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu. UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Permen LH No 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah melanggar atau tidak memperhatikan azas umum pemerintahan yang baik dan IPLC tersebut tidak sah dan harus dibatalkan,î Kata Dhanur Santiko, S.H. dari LBH Bandung

Sementara itu, menurut Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat,ìPencemaran sungai Cikijing dan sawah warga di Rancaekek adalah bentuk kelalaian dan pembiaran selama lebih dari 20 tahun oleh Pemerintah Sumedang dan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah harus bertanggung jawab, selain tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh ketiga perusahaan yang mencemari sungai dan sawah tersebut. Untuk menghentikan pencemaran di sungai Cikijing maka IPLCnya harus dibatalkan dan dicabut,î jelasnya.

Ditambahkan oleh Adi M. Yadi, Ketua Pawapeling Bandung Raya, ìgugatan IPLC dilakukan sebagai bentuk public complaint terhadap produk kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup sungai Cikijing, yang menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan kerusakan ekosistem sungai. Terbitnya IPLC tersebut, merampas hak konstitusional warga dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu kami mendesak Pemda Sumedang melalui pengadilan TUN untuk membatalkan dan mencabut IPLC ketiga perusahaan tersebut.î.

Ahmad Ashov Birry, Juru Kampanye Detox Greenpeace menambahkan ìsebagai bagian dari koalisi Melawan Limbah, Greenpeace mendukung penuh gugatan hukum yang dilakukan untuk mendorong terciptanya penegakan hukum yang tegas terhadap pencemar, tidak hanya di Rancaekek, namun juga ditempat-tempat lain di Indonesia, sebagai salah satu langkah awal menuju Nol Pembuangan Bahan Kimia Berbahaya Beracun industri dan masa depan yang bebas toksikî.

Melalui gugatan yang dilayangkan, Koalisi mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pencemar sungai Cikijing yang merupakan sumber air bagi lahan produktif pertanian di Rancaekek. Kerugian ekonomi sudah dirasakan oleh masyarakat sejak begitu lama. Tidak hanya sumber air mereka yang terancam, namun juga sumber mata pencaharian mereka.

Pencemaran limbah berbahaya beracun industri secara terang-terangan terus terjadi tidak hanya di Rancaekek, tapi juga diberbagai tempat, khususnya di daerah aliran Sungai Citarum, karena absennya tindakan hukum yang tegas terhadap para pencemar. Bila ini terus dibiarkan, maka tidak hanya kerugian ekonomi yang sangat besar akan kita alami, namun juga masa depan generasi mendatang yang teracuni oleh bahan berbahaya beracun industri.

0 thoughts on “Walhi Sawah tercemar Limbah”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: